Pertama Kali Dalam Sejarah, Menkes Sebut Stunting di Indonesia turun Dibawah 20 Persen
Jakarta, Rabu 12 November 2025 – Prevalensi stunting balita di Indonesia turun di bawah 20 persen mencapai angka 19,8 persen. Hal ini disampaiakan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, prevalensi stunting balita turun di bawah 20 persen mencapai angka 19,8 persen,” ucap Budi dalam acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025) dilansir Kompas.com.
Menkes menyampaikan bahwa sebanyak 8.349 puskesmas di Indonesia telah menerapkan program integrasi layanan primer.
“324.000 Lebih kader kesehatan di seluruh posyandu telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar,” kata dia.
Saat ini, kata Budi sistem surveilans penyakit sudah lebih cepat dan terintegrasi dengan peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat yang terus dikembangkan di seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Percepatan dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit dengan program pengampuan penyakit prioritas utama, yaitu kanker, jantung, stroke, ginjal, dan ibu dan anak.
“Saat ini, 29 provinsi sudah mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka, 29 provinsi sudah mampu melakukan clipping aneurisma, dan 8 provinsi sudah mampu melakukan bypass otak,” kata Budi.
Ia melanjutkan, teknologi-teknologi kesehatan digital seperti X-ray, CT scan, dan MRI juga sudah bisa masuk ke dalam database pemerintah.
“Bisa kita lakukan analisis mempergunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas dari analisis data-data tersebut,” ucapnya.
Budi melajutkan, sebanyak 268 juta penduduk atau hampir 100 persen telah dijangkau oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menyebut, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sistem kesehatan Indonesia terus berkembang menuju pelayanan yang lebih merata.
“Porsi asuransi dalam belanja kesehatan yang setiap tahunnya mencapai Rp 640 triliun telah meningkat pesat, menunjukkan masyarakat terlindungi secara finansial kalau ada kejadian kesehatan yang fatal bagi mereka,” tuturnya.